Laporan: Budi Rahmat
BANGKINANG, TRIBUNPEKANBARU.COM - Komponen keagamaan masyarakat Kampar kembali mendatangi DPRD Kampar, Rabu (10/3). Kedatangan rombongan untuk menegaskan penolakan atas rencana beroperasinya bank bersistem konvensional di lingkungan Markaz Islami, Bangkinang.
Tokoh dari jamaah tariqat, H Anwar Tamimi,  mengungkapkan, bahwa rencana beroperasinya bank konvensional di lingkungan masjid itu harus dibatalkan. Sebab, tidak sesuai syariat Islam karena menggunakan sistem bunga dan riba.
"Jauh-jauh hari kami ingatkan, bahwa jangan sampai ada gejolak di tengah umat Muslim disebabkan beroperasinya bank konvensional di lingkungan Markaz Islami," Ujarnya dihadapan Komisi I DPRD Kampar.
Tamimi mengatakan akan menerima dan setuju bila bank yang beroperasi di lingkungan masjid itu menggunakan sistem perbankan syariah. Sebab, dinilai sesuai dengan syariah Islam dan cocok beroperasi di lingkungan masjid.
"Disaksikan Allah, kami sudah sampaikan aspirasi ke legislatif tentang menolak sistem ekonomi yang tak sesuai syariah di lingkungan masjid. Legislatif adalah jembatan umat ke eksekutif," tukasnya
Sayangnya disebabkan ketidakhadiran ketua pengelola Markaz Islami, membuat rapat dengar pendapat  tidak bisa dilanjukan. Alasannya, bila tetap dilanjutkan, tidak akan mendapatkan solusi dikarenakan ketidakhadiran unsur terkait. Kondisi demikian, sangat dikecam anggota komisi I. Ketidakhadiran Masri Maahu, yang juga merupakan Asisten II Setda Kampar, mendapat kecaman keras.
"Diharapkan pimpinan dapat bertindak tegas. Ini malah kita mendapat kabar dari yang bersangkutan (Masri Maahu) mengeluarkan statement, `ikuti omongan bupati atau ikut omongan dewan'. Pernyataan seperti itu tidak mencerminkan pernyataan seorang pejabat," kata Anggota Komisi I DPRD Kampar, H Ilyas HU (ans)