Tak banyak yang dapat dilihat oleh Tim Jelajah Musi 2010 dari tepi Sungai Musi, di Kota Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, pada Kamis (11/3/2010) kemarin. Bila mengharapkan pemandangan padatnya lalu lintas angkutan sungai seperti halnya di Sungai Martapura (Banjarmasin) maupun di Sungai Kapuas (Pontianak); maka anda akan sangat kecewa.

Sebab tak banyak kapal yang hilir mudik di sana, meski Sekayu hanyalah berjarak kurang dari 100 kilometer dari Palembang, sedangkan dari muara Musi jaraknya kurang dari 200 km. Sementara Sungai Musi pun mempunyai total panjang 700 km, dimana 400-500 km diantaranya dapat dilayari. Artinya, kelebihan Musi sebagai sebuah sungai; telah disia-siakan oleh warga setempat.

Musi sebenarnya tak sendiri. Secara statistik, jaringan sungai di Sumatera Selatan bahkan terdiri dari 36 sungai dengan total panjang 4.535 km. Dan sebanyak sembilan anak sungai Musi, masih dapat dilayari dengan kapal yang cukup besar. Namun, sungai-sungai di Sumatera Selatan terlihat lenggang.

Bilamana ada sedikit keriuhan di Musi, hanya dapat disaksikan di hilir sungai, terutama pada ruas sungai antara muara Musi hingga kawasan Jembatan Ampera di Palembang. Lalu lintas di ruas itu sangat padat, karena sungai merupakan satu-satunya transportasi penghubung untuk mencapai Desa Nelayan Sungsang, dan Desa Transmigrasi Makarti Jaya di Kabupaten Banyuasin, Sumsel.

Bila pun ada kapal besar menghulu Musi, maka bobotnya takkan lebih dari 50.000 gross ton. Ini untuk menyesuaikan kedalaman alur Musi, yang di saat surut dapat mencapai hanya -3,6 meter. Dangkalnya kedalaman alur atau draft ini, diperparah pemerintah yang tak juga mengeruk Musi.

Investasi Sia-Sia
Tak optimalnya angkutan Sungai di Musi, sebenarnya dapat dilihat sebagai pengabaikan dari investasi-investasi infrastruktur di Musi, seperti pembangunan Pelabuhan Boom Baru di Palembang, pelabuhan Muara Lematang, hingga pelabuhan “secondary” seperti Tanjung Raja, Sei Lumpur, Sugihan, Sei Batang, Kuala XII, dan Sei Lais.

Ada pula dermaga di anak-anak sungai Musi, yang juga tidak dimanfaatkan dengan optimal seperti Dermaga Tanjung Raya di Sungai Ogan (panjang 20 meter), Dermaga Kuala Sugihan di Sungai Sugihan (panjang 6 meter), dan Dermaga Muara Lematang di Sungai Lematang (panjang 6 meter).

Disia-siakannya investasi infrastruktur dermaga itu, adalah sebuah kesalahan terbesar dari negara yang selalu kekurangan dana untuk infrastruktur. Jadi, apakah dermaga itu sekedar proyek?
Lantas, tak dimanfaatkannya sungai, juga mengindikasikan perpindahan “beban” menuju jalan raya. Itu harus diwaspadai agar jangan sampai banyak jalan yang rusak, akibat dilalui truk-truk berbeban berlebih. Kerusakan jalan, tak hanya menimbulkan “biaya lebih” bagi transporter, tapi dampaknya kepada pengguna jalan berupa melonjaknya biaya transportasi.

Bagaimana cara termudah merevitalisasi peran sungai? Memperhatikan pendapat tiap warga di pinggiran sungai, ternyata bila kepala daerah mau kembali menggunakan sungai, warga pun segera menyontohnya. Gubernur Sumatera Selatan maupun para bupati di tepian Musi dan anak sungainya, mesti makin sering terjun ke sungai.

Makin seringnya perjalanan dinas melalui sungai, juga boleh jadi mendapat beberapa manfaat. Pertama, untuk mengetahui keadaan warga di tepi sungai. Kedua, sekaligus dapat menyaksikan kondisi sungai dan alurnya. Tiga, syukur-syukur ada inspirasi untuk memanfaatkan sungai.
Pemerintah daerah, juga sebaiknya memberi contoh usaha pengangkutan melalui sungai dengan mendirikan Badan Usaha Milik Daerah transportasi sungai. Ada beberapa komoditas yang dapat diangkut mulai karet, batu bara, kelapa sawit, hingga pasir—yang tentu saja harus didahului Amdal.

Bila kepala daerah tak memulainya, jangan harap masyarakat mulai memberdayakan kembali sungai setelah puluhan tahun telah bergantung ke jalan raya. Bisa jadi, angkutan sungai akan makin mati, meski di banyak belahan dunia lain banyak pemerintah malah membangun lebih banyak kanal dan sungai, karena angkutan sungailah yang lebih efisien. (kc/san)